Foto bersama Menteri PPN/Bappenas
Peluncuran Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dilaksanakan pada tanggal 27-30 Agustus 2017 di Jakarta. Acara ini benar2 ekslusif karena KNKS diketuai lgsng oleh presiden. Pada hari pertama acara dibagi menjadi 2 tempat. peluncuran dilaksanakan secara ekslusif di Istana Negara secara terbatas dihadiri oleh para menteri dan pengurus pusat DPP IAEI sementara peserta lain termasuk saya tetap di ballroom hotel untuk mendengarkan materi dari narasumber yg mayoritas adalah praktisi perbankan dan keuangan syariah yang menjadi sponsor dalam kegiatan tersebut sebagaimana materi yg sdh sy share linknya. Peserta banyak yang kecewa dikira peluncuran dilaksanakan di hotel pak presiden yg datang ke hotel ternyata tidak. Sebenarnya saya diajak ke istana oleh beberapa pengurus pusat yg saya kenal termasuk diajak pak Emir yg rencana kita undang yg baru saja kenalan saat itu. Untuk bisa masuk Istana Saya disarankan sebagai utusan unesa mewakili rektor namun karena tidak ada mandat saya takut suul adab shg sy memutuskan tetap d hotel mendengarkan seminar dg peserta lain. Jadi mohon maaf atas keterbatasan informasi strategis kegiatan di Istana.
Bersama : Prof A'la
Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya
Bersama : Mas Sutan E. Hidayat
Dean Business Administration and Humanities
University College of Bahrain
Bersama :Ust. Syafi'i Antonio
Pakar Bisnis Syariah dan pendiri STIEI Tazkia
Bersama : Prof. Amin Suma
Guru Besar UIN Sunan Kalijaga
sekaligus Dosen S3 UIN Sunan Ampel Surabaya.
Bersama : Pak Wimboh, Ketua OJK
Pada hari kedua tetap sama acara dibagi dua tempat. pertama high level discussion dg peserta terbatas khusus pengurus DPP yg dihadiri oleh menteri bappenas, bi, ojk, dan stakeholder. Peserta lain ttp di ballroom utama mengikuti seminar. Namun, pada hari kedua ini saya ikut acara high level discussion (HLD) meskipun bukan pengurus DPP karena diajak oleh pengurus DPP yg juga asosiasi asuransi syariah yg baru saja sy kenal kata beliau masuk saja siapa tahu ada info yg bs untuk bahan disertasimu. Adapun yg kesimpulan scr garis besar yg disampaikan ketua IAEI yg sekaligus menteri PPN dlm HLD sbg berikut : pertama KNKS sbg upaya akselerasi dan sinkronisasi OJK,BI, dll yg selama ini terkesan berjalan sendiri2. Kedua banyak yg perlu dikaji dan dikembangkan oleh praktisi dan akademisi sesuai dg rumpun/bidang keilmuan. Untuk bidang keuangan dan perbankan diperlukan adanya edukasi perbankan dan keuangan syariah yg lebih masif kepada masyarakat, inovasi produk perbankan dan keuangan syariah untuk pembiayaan sektor UMKM, pertanian,perkebunan dan peternakan, asuransi syariah sektor pertanian dll yg selama ini sektor tsb kurang dilirik oleh bank syariah karena resiko yang terlalu tinggi. (MUI siap support dari sisi fatwa) serta pengembangan instrumen keuangan yang lain. Sedangkan untuk bidang keilmuan Ekonomi Syariah perlu pengembangan dari sisi mikro dan makro. Untuk mikro perlu pengembangan sektor riil spt halal tourism, halal food, kosmetik dll. Untuk makro perlu optimalisasi dana Ziswaf sbg instrumen fiskal untuk mengurangi kemiskinan. ZIS untuk kesehatan dan lingkungan, Wakaf untuk Pendidikan dan sektor UKM serta ada wacana dana haji untuk pembangunan infrastruktur yg kemudian wacana penggunaan dana haji tsb langsung menuai pro dan kontra dikalangan akademisi dalam berbagai forum diskusi grup WA asosiasi Ekonomi Islam beberapa jam saat berita tsb dimuat dalam media online dan beberapa stasiun TV.
Komentar
Posting Komentar